JDIH integrated

Kami melaksanakan pekerjaan pengembangan dan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDHN) sebagai bagian dari upaya peningkatan keterbukaan informasi hukum, standardisasi data regulasi, serta penguatan layanan dokumentasi hukum berbasis digital.

Pekerjaan ini bertujuan untuk memastikan seluruh produk hukum daerah dan informasi pendukung dapat tersinkronisasi secara otomatis, aman, dan berkelanjutan dengan sistem nasional, sesuai dengan standar metadata dan protokol pertukaran data yang ditetapkan oleh pengelola JDHN.

Ruang Lingkup Pekerjaan

• Analisis Kebutuhan & Standar Nasional
  Mengkaji regulasi, pedoman teknis, dan standar metadata JDHN untuk memastikan kesesuaian struktur data, format dokumen, dan skema pertukaran informasi hukum.
• Pengembangan Sistem Integrasi
  Membangun modul integrasi berbasis API untuk menghubungkan sistem JDIH daerah dengan platform JDHN nasional, termasuk mekanisme sinkronisasi data produk hukum, metadata, dan status publikasi.
• Manajemen dan Validasi Data
  Melakukan pemetaan, pembersihan, dan validasi data dokumen hukum agar sesuai dengan klasifikasi, nomenklatur, dan standar pengindeksan nasional.
• Keamanan dan Akses Sistem
  Menerapkan sistem autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data untuk menjamin keamanan pertukaran informasi antar sistem.
• Pengujian dan Implementasi
  Melaksanakan uji coba fungsional, integrasi, dan performa sebelum sistem diterapkan secara penuh di lingkungan produksi.
• Pelatihan dan Dokumentasi
  Menyusun dokumentasi teknis serta memberikan pelatihan kepada admin dan operator JDIH terkait penggunaan dan pemeliharaan sistem integrasi.

Teknologi dan Metodologi

• Backend Integration: REST API / Web Service
• Bahasa Pemrograman: Python / PHP / Java (disesuaikan dengan sistem eksisting)
• Database: MySQL / PostgreSQL
• Keamanan: OAuth / Token-based Authentication / SSL
• Version Control: Git
• Metodologi: Agile / Waterfall (sesuai kebutuhan instansi)

Hasil yang Diharapkan

• Sistem JDIH daerah terhubung secara real-time atau terjadwal dengan JDHN nasional.
• Data produk hukum terstandarisasi dan mudah ditelusuri oleh publik.
• Meningkatkan transparansi dan kualitas layanan informasi hukum.
• Tersedianya dokumentasi dan SOP untuk pengelolaan integrasi jangka panjang.